| BAGI ANDA PELAKU PERJALANAN YANG DATANG DARI NEGARA TERJANGKIT (MERS-COV, ZIKA, DLL) AGAR MELAPOR KE KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DI BANDARA DAN PELABUHAN TERDEKAT | | PENDAFTARAN PELAYANAN VAKSINASI HANYA DENGAN SISTEM ONLINE | | KELENGKAPAN BERKAS DAN PERSYARATAN MCU SILAHKAN LIHAT PADA MENU LAYANAN | | PELANGGAN YANG TERHORMAT, MOHON MAAF ATAS KETIDAKNYAMAN ANDA, DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM BEBAS PUNGLI, KAMI MENERAPKAN SISTEM PEMBAYARAN ONLINE DI BANK ATAU KANTOR POS | | BAGI ANDA PELAKU PERJALANAN KE ARAB SAUDI, PASTIKAN ANDA TELAH DIVAKSIN MENINGITIS DAN MEMILIKI BUKU ICV ( International Certificate of Vaccination ) | | BAGI ANDA PELAKU PERJALANAN YANG DATANG DARI NEGARA TERJANGKIT (MERS-COV, ZIKA, DLL) AGAR MELAPOR KE KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DI BANDARA DAN PELABUHAN TERDEKAT | | PENDAFTARAN PELAYANAN VAKSINASI HANYA DENGAN SISTEM ONLINE | | KELENGKAPAN BERKAS DAN PERSYARATAN MCU SILAHKAN LIHAT PADA MENU LAYANAN | | PELANGGAN YANG TERHORMAT, MOHON MAAF ATAS KETIDAKNYAMAN ANDA, DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM BEBAS PUNGLI, KAMI MENERAPKAN SISTEM PEMBAYARAN ONLINE DI BANK ATAU KANTOR POS | | BAGI ANDA PELAKU PERJALANAN KE ARAB SAUDI, PASTIKAN ANDA TELAH DIVAKSIN MENINGITIS DAN MEMILIKI BUKU ICV ( International Certificate of Vaccination ) |



Peresmian Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Wilayah Kerja Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Bajoe Bone dan Pelabuhan Palopo


Pada tanggal 02 April 2018 bertempat digedung KKP Kelas I Surabaya, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Bapak dr. Anung Sugihantono, M.Kes meresmikan penggunaan gedung KKP Kelas I Makassar Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Parepare, Pelabuhan Laut Bajoe dan Pelabuhan Laut Palopo. Pada peresmian ini, turut diresmikan gedung Induk KKP Kelas I Surabaya, KKP Kelas II Probolinggo Wilayah Kerja Pelabuhan Paiton, KKP kelas II Bandung Wilayah Kerja Bandar Udara International Jawa Barat- Kertajati Majalengka.

Secara singkat profil gedung wilayah kerja KKP Kelas I Makassar yang diresmikan adalah sebagai berikut :

1.       Gedung wilayah kerja Pelabuhan Laut Parepare dibangun pada tahun 2014 melalui DIPA KKP Kelas I Makassar tahun 2014. Pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh CV. Makello dengan nilai kontrak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).  Gedung mulai difungsikan pada tahun 2015. Luas bangunan sebesar 243 M2 dengan jumlah bangunan dua unit. Gedung utama untuk pelayanan dan kantor serta satu gudang bertingkat dua dengan lantai dua sebagai rumah dinas petugas. Luas tanah sebesar 1.230 M2, dengan tahun perolehan tahun 2012. Lokasi gedung terletak di Jl. Puang Miding, Kel. Cappagalung Kec. Bacukiki Kota Parepare.

2.       Gedung wilayah kerja Pelabuhan Laut Bajoe Bone dibangun pada tahun 2016 melalui DIPA KKP Kelas I Makassar tahun 2016. Pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh CV. Setiawan Perkasa dengan nilai kontrak Rp. 898.885.000,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).  Gedung mulai difungsikan pada tahun 2017. Luas bangunan sebesar 190 M2 dengan jumlah bangunan dua unit. Gedung utama untuk pelayanan dan kantor serta satu gudang yang sebagian ruangannya dapat difungsikan sebagai rumah dinas petugas. Luas tanah sebesar 1.360 M2, dengan tahun perolehan tahun 2012. Lokasi gedung terletak di Jl. Yos Sudarso/ Pelabuhan  – Bajoe Bone Kabupaten Bone.

3.       Gedung wilayah kerja Pelabuhan Laut Palopo dibangun pada tahun 2016 melalui DIPA KKP Kelas I Makassar tahun 2016. Pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh CV. Wita Jaya dengan nilai kontrak Rp. 965.820.864,- (sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).  Gedung mulai difungsikan pada tahun 2017. Luas bangunan sebesar 210 M2 dengan jumlah bangunan tiga unit. Gedung utama untuk pelayanan dan kantor, satu gudang dan satu gedung rumah dinas petugas. Luas tanah sebesar 2.531 M2, dengan tahun perolehan tahun 2012. Lokasi gedung terletak di Jl. Abdullah Dg. Mappuji Kel. Pontap Kec. Wara Utara Kota Palopo.

Pada peresmian tersebut Bapak Dirjen P2P, memberikan arahan agar gedung KKP yang baru diresmikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik harus diberikan prioritas dalam belanja negara. Apa yang menjadi keharusan dari setiap kegiatan agar dilaksanakan dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik kepada aparatur pengawas maupun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selanjutnya Bapak Dirjen menekankan agar gedung baru dapat dirawat dengan baik dan sungguh-sungguh sebagai milik sendiri. Jangan karena milik kantor atau negara sehingga dibiarkan rusak, hanya selalu berharap dari dana pemeliharaan.  Sebagian besar waktu kita ada di kantor dan apa yang kita bawa ke rumah untuk menghidupi keluarga adalah yang kita hasilkan dari kantor, sehingga seyogyanya kantor harus menjadi prioritas.

Rangkaian peresmian kantor adalah penandatanganan prasasti, pengguntingan pita dan peninjauan lokasi di KKP Kelas I Surabaya. Pada sesi akhir dilanjutkan dengan foto bersama. (NR)