| Selamat datang di zona integritas KKP Kelas I Makassar | | Wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani | | Dilarang memberikan suap / gratifikasi dalam bentuk apapun | | Laporkan bila ada permintaan gratifikasi melalui menu WBS pada website ini | | Untuk kemudahan tentang informasi pelayanan KKP Makassar anda dapat mengakses pada menu SIMPEL-TA pada website ini atau whatsapp chatbot di link ini https://wa.link/dkf0b7 | | Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani | | Selamat datang di zona integritas KKP Kelas I Makassar | | Wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani | | Dilarang memberikan suap / gratifikasi dalam bentuk apapun | | Laporkan bila ada permintaan gratifikasi melalui menu WBS pada website ini | | Untuk kemudahan tentang informasi pelayanan KKP Makassar anda dapat mengakses pada menu SIMPEL-TA pada website ini atau whatsapp chatbot di link ini https://wa.link/dkf0b7 | | Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani |



Penerapan Interkoneksi Aplikasi SINKARKES Dengan SIMPONI di Wilayah Kerja Pelabuhan Parepare KKP Kelas I Makassar

Share


Sistem Informasi Karantina Kesehatan ( Sinkarkes)  adalah sebuah sistem berbasis web yang saat ini telah menjadi tulang punggung bagi 49 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Induk dan 454 wilayah kerja dan Pos dalam pelaksanaan operasional dan kegiatan layanan kesehatan diseluruh Indonesia. KKP yang meliputi wilayah operasional di Pelabuhan, Bandara dan PLBDN saat ini telah menerbitkan lebih dari 10 juta sertifikat dan lebih dari 2 Juta data pelayanan vaksinasi dan ICV yang tercatat melalui Sinkarkes. Selain pelayanan penerbitan sertifikat dan vaksin, Sinkarkes juga mencatat embarkasi dan debarkasi haji, penyelenggaraan Kesehatan pada event hari besar dan pelaporan surveilans serta pengawasan dan respon kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM)

Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online (SIMPONI), merupakan sistem billing yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan non anggaran. SIMPONI memberi kemudahan bagi wajib bayar / wajib setor untuk membayar / menyetor PNBP dan penerimaan non anggaran melalui berbagai channel pembayaran seperti teller (Over The Counter), ATM (Automatic Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), maupun internet banking. sehingga masyarakat bebas memilih berbagai alternatif metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya.

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan PNBP sebagai upaya mewujudkan Good Governance terus dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar. Salah satu upaya yang direncanakan adalah melakukan interkoneksi antara Aplikasi SINKARKES dengan SIMPONI dalam penerbitan dokumen kesehatan alat angkut.

Pada hari ini tanggal 03 Februari 2022 KKP Kelas I Makassar melaksanakan kegiatan di Wilayah Kerja Pelabuhan Parepare. Pertemuan koordinasi Sekaligus Lounching penerapan aplikasi SINKARKES Interkoneksi dengan SIMPONI bertempat di aula pertemuan kantor Wilker Pelabuhan Parepare. Proses kegiatan dilaksanakan dengan metode pemaparan materi dan praktek yang dibuka oleh Plt.Kepala KKP Kelas I Makassar dr.Haskar Hasan M.Kes dan dihadiri oleh seluruh agen perusahaan pelayaran di Parepare, Kasubag.Administrasi dan umum, Koordianator, Subkoordinator dan para Kepala Wilayah Kerja dan Pos KKP Kelas I Makassar serta pejabat fungsional KKP Kelas I Makassar. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa banyak hal yang kita harapkan berkaitan dengan interkoneksi antara SINKARKES dan SIMPONI bagaimana pemberi layanan dan yang menerima layanan ada konektivitas dan dilakukan secara elektonik serta bagaimana PNBP ini sebagai sumber keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku

Budi Hardiyansyah, SKM, M.Epid dari Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Ditjen P2P KEMENKES RI selaku narasumber pada kegiatan ini menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan mendukung penuh untuk integrasi SINKARKES dengan SIMPONI sebagai upaya untuk mewujudkan layanan kekarantinaan kesehatan yang cepat, tepat mudah dan transparan juga diperlukan komitmen antara K/L terkait. Pihak otoritas pelabuhan / bandara maupun masyarakat pengguna jasa layanan kekarantinaan kesehatan untuk memanfaatkan layanan digital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan good governance. Beliau juga mengatakan bahwa saat ini baru 9 KKP di Indonesia yang menerapkan Aplikasi tersebut yaitu, Balikpapan, Banjarmasin, Dumai, Jambi, Manokwari, Pangkal Pinang, Panjang, Pekanbaru, dan Probolinggo, harapannya semoga KKP Kelas I Makassar dapat menerapkan di seluruh wilayah kerjanya. Adapun hasil akhir dari pertemuan ini terlahirlah hasil kesepakatan dengan agen dan pengguna jasa lainnya di wilayah Parepare, untuk langsung menerapkan aplikasi SINKARKES Interkoneksi dengan SIMPONI mulai 3 Februari 2022.(Atik Manda