| Selamat datang di zona integritas KKP Kelas I Makassar | | Wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani | | Dilarang memberikan suap / gratifikasi dalam bentuk apapun | | Laporkan bila ada permintaan gratifikasi melalui menu WBS pada website ini | | Untuk kemudahan tentang informasi pelayanan KKP Makassar anda dapat mengakses pada menu SIMPEL-TA pada website ini atau whatsapp chatbot di link ini https://wa.link/dkf0b7 | | Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani | | Selamat datang di zona integritas KKP Kelas I Makassar | | Wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani | | Dilarang memberikan suap / gratifikasi dalam bentuk apapun | | Laporkan bila ada permintaan gratifikasi melalui menu WBS pada website ini | | Untuk kemudahan tentang informasi pelayanan KKP Makassar anda dapat mengakses pada menu SIMPEL-TA pada website ini atau whatsapp chatbot di link ini https://wa.link/dkf0b7 | | Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani |



KOORDINASI PEMERIKSAAN KESEHATAN PELAUT DI PELABUHAN LAUT BAJOE

Share


(27/12/2021). Hari senin bertempat digedung kantor KKP Kelas I Makassar Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bajoe telah dilaksanakan kegiatan koordinasi pemeriksaan kesehatan pelaut, kegiatan yang dihadiri langsung oleh Plt. Kepala KKP Kelas I Makassar Bapak dr. Muh Haskar Hasan. M.Kes. guna melihat langsung sejauh mana pelaksanaan pemeriksaan pelaut yang telah dilaksanakan selama ini.

 

Kegiatan koordinasi diawali dengan berdiskusi atau tudang sipulung yang di pandu oleh Hj. Jumuriah, SKM, M.Kes, selaku Kepala Sub Koordinator Subtansi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan KKP Kelas I Makassar.

 

Pada Kesempatan pertama bapak pimpinan dr. Muh.haskar Hasan, M.Kes menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bagi seluruh peserta  bahwa yang pertama ”Reformasi birokrasi  yang berjalan saat ini berimplikasi terhadap  penyederhanaan birokrasi sehingga dibutuhkan transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menciptakan  organisasi pemerintahan miskin struktur dan kaya fungsi. Kedua KKP Kelas I Makassar sebagai organisasi pemerintah terus berbenah diri untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memenuhi target pengembangan kompetensi aparatnya sesuai dengan PP No 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pada pasal 203 ayat 4 yang berbunyi pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan peling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Ketiga sebagai insan KKP Kelas I Makassar dengan motto tangguh dan prima diharapkan dalam memberikan pelayanan terbaik dan berkelas serta mampu memenuhi ekspektasi masyarakat, demikian juga bila ditemukan hambatan dalam melaksanakan tugas dilapangan agar segera dikomunikasikan kepada atasan untuk segera diantisipasi dan melokalisir persoalan karena pada dasarnya kebijakan yang diambil tidak harus berada diruang publik”.

 

Sementara itu bapak Nirwan, SKM, M. Kes menambahkan dari apa yang telah disampaikan bahwa “Guna menjaga keberlangsungan gerak langkah organisasi, perlu dilakukan pembenahan organisasi dengan mengimplementasikan manajemen talenta dalam pengembangan PNS serta manajemen talenta terhadap PNS diharapkan mampu membentuk karakter penerus organisasi dan hal ini tidak terbatas kepada bidang tertentu maupun tingkatan PNS yang ada dan ini terbuka bagi semua“. 


Setelah diskusi berakhir tim kemudian melakukan role play untuk membuat alur pelayanan pemeriksaan kesehatan pelaut untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang dilingkungan kerja.Tim juga meyempatkan diri memeriksa setiap ruangan yang digunakan dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Beberapa bagian ruangan yang ditemukan perlu dilakukan reposisi terkait penempatan peralatan pemeriksaan. Selain itu dilakukan penyerahan peralatan pemeriksaan berupa snellen chart dan iscihara tes sebelum mengakhiri kunjungan hari itu. (syafruddin)