Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 harus dijadikan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam menyusun perencanaan tahunan dan penyelenggaran program pembangunan kesehatan. Hal ini tertuang dalam  pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Salah satu sasaran pembangunan kesehatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan adalah menurunkan insidensi HIV dari 0.24 menjadi 0,18 per 1000 penduduk yang  tidak terinveksi HIV di tahun 2024.

Human Immunodeficiency Virus atau biasa disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Sedangkan AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. Kondisi ini bila terus berlanjut akan berakibat kepada menurunnya produktivitas kualitas sumber daya manusia.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono pada Puncak Peringatan Hari AIDS Sedunia 2021 di Jakarta, Rabu (1/12), beliau menilai ada sejumlah penyebab yang menghambat upaya eliminasi HIV AIDS di Indonesia diantaranya jumlah fasyankes yang mampu melakukan skrining HIV belum merata serta rendahnya kesadaran ODHIV melakukan pengobatan ARV. (GemaNusantara.id., 3/12/2021)

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), sebagai Unit Pelaksana Teknis. yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan  melaksanakan  upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. KKP turut berupaya untuk terus mengurai hambatan apa yang disampaikan Wakil Menteri Kesehatan.

Menyadari bahwa masih belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang mampu melakukan skrining HIV, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar terpanggil untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat agar dapat terjadi peningkatan dan perluasan akses masyarakat pada layanan skrining  dan diagnostik HIV/AIDS yang komprehensif dan bermutu.

Pada tanggal 7 Desember 2021, bertempat di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bajoe dan salah satu ruang di gedung PT ASDP telah dilaksanakan kegiatan Voluntary Counselling and Testing (VCT).  Metode pelaksanaan dengan pendekatanTes HIV Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling (TIPK). Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sebagai langkah deteksi dini dalam rangka pencegahan dan pengendalian  HIV/AIDS  bagi pekerja,  penyedia jasa maupun pengguna jasa di Pelabuhan Laut Bajoe. 

Hadir dalam kegiatan tersebut  Hj. Jumuriah SKM.,M.Kes selaku ketua tim, menyampaikan bahwa ”Pemeriksaan diagnosis dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV guna menyongsong eliminasi HIV/AIDS 2030. Berdasarkan data tahun 2020 cakupan pemeriksaan sebanyak 934 orang sedangkan  tahun 2021 sampai hari ini berdasarkan catatan kami jumlah cakupan baru mencapai angka 540 yang telah dilakukan pemeriksaan”. Perbedaan angka yang bermakna menimbulkan pertanyaan kenapa hal ini bisa terjadi?  Menanggapi hal tersebut beliau berkata bahwa, “ada beberapa hal yang menyebabkan cakupan kita rendah tahun ini dibanding dengan tahun lalu antara lain,  situasi pandemi Covid – 19 yang terjadi sampai saat ini mengharuskan kita untuk membatasi ruang gerak. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini penyedia jasa dan pengguna jasa di wilayah pelabuhan untuk memeriksakan diri meski upaya mendekatkan pelayanan telah dilakukan.  Selain itu masih adanya stigma ditengah masyarakat yang cenderung mengasingkan seseorang ketika telah diketahui orang  tersebut telah terpapar HIV”.

Salah seorang yang tak ingin disebutkan identitasnya saat ditawari untuk menjadi relawan dalam pemeriksaan VCT tersebut yang sempat mengatakan  bahwa “Ada ketakutan jika setelah melakukan pemeriksaan dan hasilnya tidak sesuai harapan akan diasingkan dari lingkungan kerja dan lingkungan keluarga, yang lebih menghawatirkan lagi bahwa hal itu dapat berakhir dengan kehilangan pekerjaan”. 

Dirjen Binwasnaker dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Tenaga Kerja, Haiyani Rumondang dalam kegiatan  2nd Workshop on the Development of Guideline on HIV-AIDS Counselling and Testing at Workplace mengatakan "VCT ini merupakan upaya program komprehensif pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja yang sangat penting dalam mendukung kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja." (detikNews (25/11/2021)

Penanggung Jawab Program HIV/AIDS di KKP Kelas I Makassar, dr. Ridha Ilahi yang pada kesempatan yang sama  sebagai salah satu tim pemeriksa  mengatakan “Problem terbesar yang dihadapi oleh seseorang dengan HIV adalah adanya rasa rendah diri serta penolakan dari lingkungan sekitarnya. Manusia sebagai mahluk sosial sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia berada. Tantangan kita sebagai tenaga kesehatan, bagaimana mengubah cara pandang masyarakat  bahwa penyakit HIV/AIDS dapat hidup berdampingan ditengah tengah masyarakat dengan mengenali penyakitnya dan  mencegah penularannya, singkat kata jauhi penyakitnya bukan orangnya”.

Pelaksanaan kegiatan diikuti sebanyak 40 peserta yang bersedia menjadi relawan.  Seluruh peserta yang   menyatakan kesediaan menjadi relawan kemudian dilakukan konseling dan testing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.  “Demi menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan hari ini akan disampaiakan langsung kepada yang bersangkutan.” ujar riska yang bertindak sebagai analis laboratorium, sebelum mengakhiri kegiatan hari itu. (Syafruddin)