| Selamat datang di zona integritas KKP Kelas I Makassar | | Wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani | | Dilarang memberikan suap / gratifikasi dalam bentuk apapun | | Laporkan bila ada permintaan gratifikasi melalui menu WBS pada website ini | | Untuk kemudahan tentang informasi pelayanan KKP Makassar anda dapat mengakses pada menu SIMPEL-TA pada website ini atau whatsapp chatbot di link ini https://wa.link/dkf0b7 | | Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani | | Selamat datang di zona integritas KKP Kelas I Makassar | | Wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani | | Dilarang memberikan suap / gratifikasi dalam bentuk apapun | | Laporkan bila ada permintaan gratifikasi melalui menu WBS pada website ini | | Untuk kemudahan tentang informasi pelayanan KKP Makassar anda dapat mengakses pada menu SIMPEL-TA pada website ini atau whatsapp chatbot di link ini https://wa.link/dkf0b7 | | Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani |



PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN SERTA REKONSILIASI PNBP DI WILKER PELABUHAN BAJOE

Share


Bajoe - Baik buruknya kualitas pelayanan menjadi tanggung jawab seluruh bagian organisasi. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar, sebagai sebuah organisasi perlu untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Menyikapi hal tersebut, bertempat di gedung Kantor KKP Kelas I Makassar Wilayah Kerja Pelabuhan Bajoe pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 telah dilaksanakan kegiatan berupa penyusunan target penerimaan serta rekonsiliasi Pendapatan Negara Bukan Pajak atau disingkat dengan PNBP.


PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.  PNBP sendiri memiliki peran sangat penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional. PNBP yang dimaksud disini adalah pungutan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari pemerintah bukan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan namun untuk memperbaiki kualitas layanan itu sendiri.


Hadir dalam kegiatan tersebut Plt Kepala KKP Kelas I Makassar dr. Muh. Haskar Hasan, M.Kes dan Amriana Amin, SE selaku bendahara penerima.  Kepala Plt yang membuka secara resmi kegiatan tersebut menyampaikan kepada seluruh petugas untuk tetap bekerja secara professional dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada penerima pelayanan. Sebelum memasuki acara inti, Plt Kepala juga berpesan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama berkegiatan.


Selanjutnya kesempatan diberikan kepada Amriana Amin, SE sekaligus pejabat pranata keuangan APBN untuk menyampaikan paparan, dijelaskan bahwa “masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan PNBP di wilayah kerja Pelabuhan yang perlu mendapat perhatian yaitu masih terdapat selisih antara dokumen yang diterbitkan dengan pembayaran PNBP, dimana salah satu penyebabnya adalah penerbitan dokumen yang dilakukan pada akhir bulan. Meskipun pembayaran PNBP dilakukan pada hari yang sama, namun telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 15.00 Wita, akibatnya catatan penerimaan dalam aplikasi SIMPONI secara otomatis akan bergeser kehari pada bulan berikutnya, sehingga memang perlu kehati-hatian untuk menghindari kejadian serupa".


Dalam kesempatan yang sama juga diinformasikan kondisi kekinian bahwa “saat ini tengah dibangun komunikasi terkait interkoneksi antara Sistem Informasi Karantina Kesehatan (SINKARKES) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kedepan saat interkoneksi berjalan, tentu akan berimplikasi kepada penerima layanan dimana para pemilik kapal maupun agen pelayaran diharuskan memiliki user akun sinkarkes pribadi dan melalui user akun ini penerima layanan membuat surat permohonan pemeriksaan kapal untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan billing dalam aplikasi yang sama.  Setelah itu pemilik kapal maupun agen sebagai wajib bayar segera menunaikan kewajibannya dan terakhir setelah menyelesaikan kewajibannya, maka akan diterbitkan dokumen sesuai permohonan. Untuk mempercepat proses ini diharapkan kepada semua petugas lapangan yang bersentuhan langsung dengan penerima layanan untuk dapat memulai sosialisasi kepada  pemilik kapal maupun agen pelayaran sehingga saat kesepakatan ini berlaku dapat mengurangi resistensi dikarenakan hal ini merupakan hal yang baru bagi penerima layanan. Semoga kegiatan yang bertepatan dengan peringatan hari sumpah pemuda tersebut mampu memberi semangat dan energi baru untuk terus berbuat lebih baik dalam pelayanan. (SFR)