PERTEMUAN KOORDINASI PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGAWASAN PELAKU PERJALANAN DI PELABUHAN BAJOE

Bertempat di ruang pertemuan Hotel Novena Kabupaten Bone, tepatnya pada hari rabu tanggal 13 Oktober 2021 lalu, telah diselenggarakan kegiatan pertemuan koordinasi pelayanan kesehatan dan pengawasan pelaku perjalanan di Pelabuhan Laut Bajoe. Pertemuan yang diinisiasi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar ini, bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta pengawasan bagi pelaku perjalanan, khususnya di pintu masuk yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dihadiri oleh 42 orang peserta undangan, yang berasal dari lintas sektor baik unsur pemerintah dan perwakilan dari perusahaan pelayaran yang bersentuhan langsung dengan pengguna jasa.

Acara tersebut dibuka oleh dr. Muh. Haskar Hasan, M.Kes selaku Pelaksana Tugas Kepala KKP Kelas I Makassar. Dalam sambutannya Beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta undangan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dan kepada seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan pertemuan ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Pada kesempatan tersebut juga, dr. Haskar menyampaikan harapannya semoga pertemuan ini dapat menjadi suplemen dalam menurunkan angka kejadian covid-19 secara umum, dan khususnya di Kabupaten Bone.

Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Pelaku Perjalanan di Pelabuhan Bajoe menghadirkan 5 pembicara. Diawali oleh Dray Vibrianto, selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bone, yang juga menjabat sebagai Kepala BPBD Kabupaten Bone, dalam penjelasannya secara umum mendukung upaya dan langkah yang dilakukan oleh KKP kelas I Makassar untuk menekan angka kasus Covid-19, beliau mengatakan bahwa “Kabupaten Bone salah satu daerah yang pertama berhasil menurunkan PPKM level III menjadi level II di Sulawesi Selatan, meski demikian kondisi ini harus tetap diwaspadai dan diantisipasi, mengingat potensi resiko yang ada.

Kabupaten Bone merupakan jalur transit yang tentu pergerakkan orang per orang cukup aktif”. Selain itu juga beliau menambahkan bahwa “Dalam waktu dekat perlu diwaspadai potensi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 yang diakibatkan dari momentum pemilihan Kepala Desa, yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan November ini, hal ini tentu berdampak kepada terjadinya kerumunan pada hari pemilihan”.

Narasumber kedua adalah perwakilan Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan (KUPP) Kelas II Bajoe, Ilyas SE, menjelaskan tentang Edaran Menteri Perhubungan, yang menjadi dasar bagi pelaku perjalanan transportasi laut  yaitu SE Nomor 25 tahun 2021,  SE Nomor 48 tahun 2021 serta SE Nomor 72 Tahun 2021. Narasumber ketiga adalah dr. Muh. Haskar Hasan, dalam paparannya menyampaikan bahwa “Tupoksi (KKP) berdasarkan Permenkes 77 tahun 2020, adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak resiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan dan bahan adiktif (OMKABA) serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.

Karena merupakan pintu keluar masuknya pelaku perjalanan dan barang yang berpotensi terjadi penularan penyakit sehingga perlu dilakukan pengawasan. Untuk itu setiap pelaku perjalanan dipersyaratkan mematuhi protokol kesehatan termasuk di dalamnya melengkapi persyaratan dokumen perjalanan lainnya berupa pemeriksaan RT-PCR atau Antigen dan sertifikat vaksinasi.

Narasumber Keempat, perwakilan Korsatpel BPTD Pelabuhan Penyeberangan Bajoe Achmad SE, menyampaikan hal terkait pelayanan dan kelancaran arus pelayaran, serta kendala yang dihadapinya termasuk belum semua pelabuhan melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Narasumber kelima atau yang terakhir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone diwakili oleh Komaruddin, menyampaikan tentang peran Dinas Kesehatan dalam melaksankan kekarantinaan kesehatan di wilayah. “Memberikan dukungan sumber daya manusia bagi unit pelayanan yang berada diwilayahnya, pembentukan satgas penangganan covid Kabupaten Bone, serta akselerasi vaksinasi Covid-19".

Asrun Salam, SKM., M.Kes., selaku moderator pada pertemuan ini menyimpulkan bahwa koordinasi sangat penting guna mengukur keberhasilan program dan mencari solusi dari hambatan dan masalah yang ada. Pertemuan ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan terhadap semua peserta pertemuan, antara lain sebelum memasuki ruangan dilakukan pengukuran suhu tubuh, selama pertemuan mengunakan masker, menghimbau peserta pertemuan untuk mencuci tangan dengan sabun dibawah air mengalir atau hand sanitizer serta menjaga jarak aman selama mengikuti pertemuan.

Diakhir kegiatan pertemuan, dirumuskan rencana tindak lanjut yang dipandu oleh dr. Andi Lukman Hakim. Diantaranya “penerapan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan, mendeteksi potensi pelaku perjalanan yang membawa virus  covid-19 dengan memeriksa hasil (PCR/Antigen) dan memastikan seluruh pelaku perjalanan telah divaksinasi covid-19, Penerapan peduli lindungi bagi pelaku perjalanan, pengawasan alat angkut , orang dan barang berjalan dengan baik, vaksinasi bagi seluruh ABK Kapal, Meminta Dukungan keamanan dari pihak TNI/Polri terkait pelaksanaan protokol kesehatan dan terakhir membentuk jejaring komunikasi group".

Respon Peserta cukup baik dengan rumusan rencana tindak lanjut dengan membuat media komunikasi yaitu WA Group dalam rangka memudahkan komunikasi dan koordinasi. Dukungan pihak keamanan dalam hal ini TNI/Polri diharapkan mampu menciptakan situasi yang kondusif dan memberi rasa aman baik bagi petugas dan tentunya masyarakat sebagai penerima pelayanan. (SYAFRUDDIN)