| Selamat datang di zona integritas KKP Kelas I Makassar | | Wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani | | Dilarang memberikan suap / gratifikasi dalam bentuk apapun | | Laporkan bila ada permintaan gratifikasi melalui menu WBS pada website ini | | Untuk kemudahan tentang informasi pelayanan KKP Makassar anda dapat mengakses pada menu SIMPEL-TA pada website ini atau whatsapp chatbot di link ini https://wa.link/dkf0b7 | | Selamat datang di zona integritas KKP Kelas I Makassar | | Wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani | | Dilarang memberikan suap / gratifikasi dalam bentuk apapun | | Laporkan bila ada permintaan gratifikasi melalui menu WBS pada website ini | | Untuk kemudahan tentang informasi pelayanan KKP Makassar anda dapat mengakses pada menu SIMPEL-TA pada website ini atau whatsapp chatbot di link ini https://wa.link/dkf0b7 |



Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Sulawesi Barat

Share


Mamuju – Rabu, 9 Juni 2021 diadakan Rapat Koordinasi  Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19  melalui pertemuan virtual zoom meeting. Rapat ini dihadiri oleh unsur pemerintah Provinsi Sulbar, Kapolda Sulbar, Danrem 142 Tatag, Ka BIN Prov Sulbar, Bupati se Prov Sulbar, Ka BPBD Prov Sulbar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulbar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov Sulba, Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Sulbar, Perwakilan Unicef Sulawesi Barat, Kepala Bappeda Prov. Sulbar, Kepala BPKPD Prov. Sulbar, Kepala Dinas Kominfo Prov. Sulbar, Kepala Balitbang Prov. Sulbar, Kepala Dinas Sosial Prov. Sulbar, Kepala BPOM Mamuju, Kepala Biro Umum Setda Prov. Sulbar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Se Prov. Sulbar, Kepala BPJS Mamuju, Kepala BPJS Polewali Mandar, Direktur RSUD Prov. Sulbar, Koordinator  Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Wilker Bandara Tampa Padang, Direktur Poltekkes Prov. Sulbar, Direktur  RS. Bhayangkara Prov. Sulbar, Kepala Bidang Lingkup Dinkes Prov. Sulbar, Kepala Seksi Lingkup Dinkes Prov. Sulbar, Ketua IDI Prov. Sulbar, Ketua IDAI Prov. Sulbar, Ketua IBI Prov. Sulbar, Ketua PPNI Prov. Sulbar, TVRI, RRI, dan Radar Sulbar.


Tujuan dilakukannya zoom meeting ini adalah untuk meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 yang masih rendah di Sulbar.


Pertemuan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Prov. Sulbar, Dr. Muh. Idris, DP. Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa awalnya pencanangan vaksinasi dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2021 namun tertunda ke tanggal 2 Februari 2021 karena adanya bencana gempa bumi di Mamuju Majene dan beliau meyakinkan bahwa vaksinasi ini sudah melalui uji klinis, aman, halal, dan baik. Beliau juga berharap pertemuan ini membantu dalam merumuskan strategi dalam meningkatkan cakupan pelaksanaan vaksinasi dan dapat menurunkan angka kesakitan atau kematian akibat covid-19 sehingga pandemi segera berakhir.


Dalam laporannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, drg. Asran Masdy, S.KG, MAP, memaparkan infografis Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi, capaian serta kendala yang dihadapi di Provinsi Sulbar. Beliau menyampaikan bahwa jumlah dosis vaksin yang telah diterima sampai tanggal 7 Juni 2021: vaksin coronavac sebanyak  158.760 dosis dan vaksin Astra Zeneca sebanyak 2.000 dosis. Sementara data capaian vaksinasi Sulawesi Barat tanggal 2 Februari 2021 sd 7 Juni 2021 dengan sasaran nakes, lansia dan pelayan publik sebanyak 190.495 orang, capaian dosis pertama 66.068 orang, capaian dosis kedua sebanyak 44.856 orang, total jumlah capaian dosis 1 dan 2 sebanyak 110.924 orang. Diakhir pemaparannya, beliau meminta saran dari semua peserta zoom meeting yang hadir agar percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat terlaksana di Provinsi Sulawesi Barat.


Dari hasil Zoom Meeting ini disepakati beberapa point yakni melakukan mapping dan menjadwal vaksinasi massal untuk ASN, guru, masyarakat di pasar maupun terminal, sosialisasi vaksinasi pada lansia dan mendekatkan sasaran dengan melibatkan Perangkat Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibas, melaksanakan 3 T (Testing, Tracing, dan Treatment) dengan menggandeng TNI dan Polri, sosialisasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi semakin diintensifkan oleh Tenaga Kesehatan, membentuk Tim Terpadu di Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi melibatkan tokoh masyarakat dan agama, melakukan gebrak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bagi yang menolak vaksinasi Covid-19. (NN)