PERTEMUAN SURVEILANS MIGRASI MALARIA DI PELABUHAN DAN BANDARA

 

Makassar - Pengendalian malaria di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, yang terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2030. Tahapan eliminasi malaria dibagi menjadi 4 tahap yaitu; pemberantasan, pre-eliminasi, eliminasi dan pemeliharaan. Daerah yang masuk tahap pemeliharaan harus dilakukan kegiatan kewaspadaan melalui surveilans secara efektif untuk mencegah munculnya kasus indigenous. Seperti munculnya kasus impor yang dibawa oleh pekerja  (migrant worker) yang terinfeksi ditempat mereka bekerja (wilayah endemis malaria) akan berpotensi terjadinya penularan di daerah asal, yang lingkungannya mendukung perkembang biakkan vektor malaria sehingga wilayah tersebut merupakan wilayah rentan penularan malaria.

 

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai garda terdepan urusan kesehatan di pelabuhan dan bandara yang berperan dalam mendeteksi kasus malaria pada penumpang kapal dan pesawat, baik secara aktif maupun pasif dengan melakukan kegiatan surveilans migrasi. Surveilans migrasi merupakan kegiatan penemuan kasus malaria pada tersangka malaria yang menunjukkan gejala malaria dan memiliki riwayat berkunjung atau tinggal di daerah endemis malaria.

 

Untuk meningkatkan pemahaman dan peran serta lintas sektor maka dilaksanakan pertemuan surveilans migrasi malaria pada tanggal 01 Nopember 2019 di hotel Tulip Makassar. Peserta yang hadir berjumlah 51 orang terdiri dari lintas sektor yang ada di pelabuhan dan bandara, dinas kesehatan provinsi Sulawesi Selatan, dinas kesehatan kota Makassar, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP), Rumah Sakit Dody Sarjoto dan Puskesmas di wilayah buffer.

 

Kegiatan pertemuan diawali dengan arahan dari Bapak Kepala KKP Kelas I Makassar, Dr. Darmawali Handoko, M.Epid dalam arahannya menyampaikan bahwa sekarang ini kita sudah mempunyai presiden baru, kabinet baru, menteri kesehatan yang baru sehingga kita akan ada perubahan yang baru. Lebih lanjut disampaikan tentang pesan Bapak Presiden yaitu : Jangan korupsi, Tidak ada visi misi menteri yang ada adalah visi misi Presiden dan wakil Presiden, kerja keras, cepat dan produktif,  jangan terjebak rutinitas yang monoton, kerja berorientasi pada hasil yang nyata, selalu cek masalah dilapangan dan cari solusinya, harus serius.

 Selesai pembukaan dilanjutkan dengan materi yang dibawakan oleh Dr. Isra Wahid, Ph.D dengan judul Surveilans vektor di pintu masuk negara dan wilayah dalam rangka cegah tangkal malaria. Beberapa hal yang disampaikan diantaranya adalah untuk wilayah yang sudah eliminasi dibutuhkan kegiatan kewaspadaan dengan melakukan surveilans migrasi dan surveilans vektor. Surveilans dilaksanakan baik kepada yang demam maupun yang tidak demam. Untuk penumpang yang tidak demam dengan kriteria tinggal didaerah endemis > 2 tahun, pernah kena malaria di daerah endemis > 2 kali dan yang tidak tuntas minum obat malaria.

Materi selanjutnya dibawakan oleh Nurdin, SKM selaku Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dengan judul materi Gambaran Pelaksanaan Surveilans Migrasi di KKP Kelas I Makassar. Dalam paparannya disampaikan hasil pelaksanaan surveilans migrasi tahun 2019 termasuk pada saat pemeriksaan terhadap pengungsi dari wamena. Jumlah penumpang yang diwawancara / diberikan kuesioner saat pelaksanaan di Wilayah Kerja KKP sebanyak 415 orang, terdapat 19 orang yang demam dan dilakukan pemeriksaan Rapid Diagnostik Test (RDT), hasilnya negatif semua. Pada tanggal 28 Oktober 2019 dilaksanakan kegiatan surveilans migrasi terhadap anggota TNI dan Polri yang selesai penugasan di Papua, dari 53 orang yang diperiksa hasilnya semua negatif.

Kegiatan pertemuan ini ditutup oleh Hj. Sukarni, SKM, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengendalian Karantina, menyampaikan pentingnya meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara KKP di pintu masuk dengan lintas sektor terkait yang ada di pelabuhan, bandara dan wilayah. (Amar)