Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Meresmikan Kantor Kesehatan Pelabuhan Sulawesi Barat
Mamuju, 21 September 2019
Pada hari sabtu tanggal 21 September 2019, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bapak Drs. H. Andi Ali Baal, M. Si, meresmikan pemakaian gedung baru Kantor Kesehatan Pelabuhan Sulawesi Barat. Turut mendampingi Bapak Direktur Jenderal Pencegahan dan pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kemenkes RI Bapak dr. Anung Sugihantono, M. Kes. Dalam acara tersebut juga hadir Kepala Dinas kesehatan Provinsi, Direktur Rumah Sakit Provinsi dan Kabupaten, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Belang-Belang, UPP Mamuju, Kepala Kantor Perhubungan Udara Bandara Tampapadang, Pimpinan TNI, Polri dan Kejaksaan di Provinsi Sulawesi Barat, Direktur Poltekes Mamuju, Kepala Kantor Bea dan Cukai, Kepala Kantor Imigrasi Mamuju, Kepala Balai Karantina Pertanian Mamuju, Kepala Balai Karantina Ikan Mamuju dan pimpinan lintas sektor serta tokoh masyarakat lainnya. Acara dihadiri sekitar 200 orang peserta, dimulai pukul 10.00 WITA sampai pukul 12.15 WITA bertempat di Gedung Baru KKP Sulawesi Barat Jl. Poros Mamuju Pasangkayu KM. 33 Kelurahan Sinyoinyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, berjarak kurang lebih 1 KM dari Bandara Tampapadang.
Sebelum acara peresmian dimulai, pada pagi hari pukul 06.00-08.00 WITA Bapak Gubernur, Bapak Dirjen P2P, Forkompinda Sulbar dan pejabat serta masyarakat Sulawesi Barat melaksanakan acara sepeda santai bersama, dimulai dari Kantor Gubernur kemudian melewati Kota, masuk ke jalan arteri dan kembali ke Kantor Gubernur. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara hari Ulang Tahun Sulawesi Barat yang ke 15 yang dikemas dalam bentuk gerakan masyarakat hidup sehat. Acara peresmian gedung KKP Sulawesi Barat merupakan persembahan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat yang juga menjadi rangkaian kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun yang ke 15.
Rangkaian acara peresmian diawali dengan tarian selamat datang persembahan sanggar seni Poltekes Mamuju, menyanyikan lagu Indonesi raya dan Mars KKP oleh vokal Group KKP Kelas I Makassar, pembacaan doa oleh Bapak Nur Kamar, SKM, M.kes, laporan Kepala KKP Kelas I Makassar Bapak dr. Darmawali Handoko, M. Epid, sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, sambutan dari Bapak Dirjen P2P, penandatangan prasasti oleh Bapak Dirjen P2P, penyerahan piagan penghargaan dari Ibu Menteri Kesehatan RI kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat atas hibah tanah untuk pembangunan gedung KKP, arahan dan sambutan Bapak Gubernur sekaligus meresmikan gedung baru KKP Sulbar, penanaman pohon, pengguntingan pita, peninjauan gedung, foto bersama dan diakhiri dengan acara makan siang bersama.
Kepala KKP Kelas I Makassar dalam laporannya menyampaikan bahwa gedung yang diresmikan ini dibangun tahun 2018 melalui DIPA KKP Kelas I Makassar dan difungsikan diawal tahun 2019. Tanah berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Luas tanah 12.160 M2 dengan luas bangunan 750 M2. Selama pembangunan didampingi oleh Tim Inspektorat Jenderal Kemenkes RI dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan serta dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat. Dalam laporannya, kepala KKP juga menyampaikan bahwa sesuai dengan Permenkes RI No. 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang perubahan atas Permenkes No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan tata Kerja KKP, ada 49 KKP di seluruh Indonesia dan hanya di Provinsi Sulawesi Barat yang belum memiliki satker KKP. Kita berharap bahwa momen ini adalah tonggak sejarah akan lahirnya satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Sulawesi Barat yang terpisah dari induknya KKP Kelas I Makassar.
Pada tahun 2019, gedung sudah dilengkapi dengan meubelair dan mobil ambulance. Jumlah sumber daya manusia masih terbatas yaitu 11 orang. Wilayah Pelabuhan dan bandara yang sudah dilayani adalah Bandara Tampapadang, Pelabuhan Belang-Belang, Pelabuhan Simboro Mamuju, Pelabuhan Tanjung Bakau Pasangkayu, Pelabuhan Bone Manjeng Mamuju Utara dan Pelabuhan Budong-Budong di Mamuju Tengah. Rencana kedepan akan melayani Pelabuhan Palipi Majene dan Pelabuhan Tanjung Silopo Polewali.
Pelayanan kekarantinaan dan kesehatan pelabuhan yang diberikan adalah pelayanan vaksinasi internasional, port health quarantine clearance, pelayanan free pratique, pemeriksaan sanitasi kapal dan sanitasi pesawat, pengawasan kedatangan penumpang kapal dan pesawat, pelayanan laik terbang, pelayanan poliklinik, dan penerbitan dokumen kesehatan lainnya.
Secara singkat, rata-rata kegiatan tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan vaksinasi internasional : 1.464 orang pertahun
2. Kunjungan poliklinik : 1.874 orang pertahun
3. Penerbitan dokumen alat angkut (SSCC/SSCEC, free pratique, PHQC, Health Book dan P3K : 1.070 dokumen kapal pertahun
4. Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kedatangan alat angkut (kapal dan pesawat) dalam negeri : 2.360 pertahun
5. Pengawasan kapal dari luar negeri langsung 89 kapal pertahun
6. Jumlah pengawasan kedatangan penumpang pesawat udara : 18.408 orang pertahun.
Sambutan selamat datang dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Bapak dr. Alif Satria L menyampaikan ucapan selamat datang di Sulawesi Barat. Beliau menekankan pentinya kehadiran KKP sebagai satker yang mandiri terpisah dari Induknya di Makassar. Pelabuhan di Pasangkayu merupakan Pelabuhan Internasional berjarak lebih 200 KM dari Kota Mamuju dengan jarak tempuh 6-8 jam dengan naik mobil. Tentu rentang kendalinya sangat jauh sehingga perlu manajemen pengelolaan sendiri. Sebagai pelabuhan pintu masuk dari luar negeri, Pasangkayu harus dijaga oleh orang-orang KKP dalam jumlah yang memadai dengan program dan layanan yang terstandar.
Sementara itu dalam sambutan Bapak Dirjen P2P, beliau menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada Gubernur atas hibah tanah untuk pembangunan gedung KKP. Terimakasih dan penghargaan juga disampaikan kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas kesehatan Kabupaten/ Kota, dan segenap jajaran lintas sektor terkait di pelabuhan/bandara di Provinsi Sulawesi Barat atas dukungannya kepada Kementerian Kesehatan RI dalam melakukan langkah kewaspadaan guna mencegah importasi berbagai penyakit menular berpotensi wabah ke Indonesia dari luar negeri - melalui pintu masuk negara. Seperti, Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus atau MERSCoV, Penyakit Ebola, dan Penyakit Poliomyelitis akibat virus polio liar – yang sepanjang tahun terakhir ini kita antisipasi bersama. Kerjasama yang erat ini sangat penting, sebab tantangan dan risiko masuknya penyakit menular berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) melalui pintu masuk negara cenderung meningkat dari waktu ke waktu.
Selanjutnya Bapak Dirjen menekankan agar gedung yang baru ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi KKP. Utamanya dalam mencegah masuknya penyakit menular berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, berpotensi wabah, polusi bahan kimia, dan polusi radio aktif ke tanah air kita. Sebab, keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP sangat penting bagi keselamatan kita – segenap Bangsa Indonesia.
Dengan adanya gedung yang baru, hendaknya seluruh jajaran KKP Sulawesi Barat selalu memberikan pelayanan kekarantinaan kesehatan dan pelayanan kesehatan pelabuhan yang terbaik di wilayah yang menjadi tanggung-jawabnya. Gedung baru ini perlu dipelihara dan dirawat sebaik-baiknya - dengan menerapkan konsep green office – yaitu kantor yang ramah lingkungan dan menggunakan energi secara efisien.
Pada kesempatan tersebut Bapak Dirjen kembali mengingatkan semua pihak untuk implementasi UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan demi keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman Public Health Emergency of International Concern atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia.
Diakhir sambutan, Bapak Dirjen juga menyampaikan harapan Semoga KKP Sulawesi Barat segera terbentuk sebagai satuan kerja tersendiri yang terpisah dari induknya di Makassar.
Dalam sambutan dan arahan Bapak Gubernur, beliau menyampaikan kekecewaannya mendengar laporan bahwa ada 49 KKP di seluruh Indonesia yang tersebar di 33 provinsi dari 34 Provinsi yang ada di tanah air. Hanya di Sulawesi Barat, satu-satunya Provinsi yang belum memiliki KKP.
Selanjutnya Bapak Gubernur menyampaikan bahwa Mamuju itu adalah rahmat dan anugerah terindah bagi Indonesia. Kalau kita mencari kota yang paling ditengah-tengah di Indonesia, jawabannya bukan Makassar tetapi Mamuju. Jangan heran ketika ribut-ribut akan penentuan ibu kota negara, Mamuju masuk kandidat karena letaknya yang paling sentral di tanah air. Sejalan dengan ditetapkannya ibu kota negara akan berpindah ke Kalimantan Timur maka posisi Mamuju semakin strategi. Untuk kondisi saat ini saja, beberapa kebutuhan pokok masyarakat di Balikpapan seperti beras, pisang, sayur dikirim melalui Pelabuhan Mamuju. Balikpapan – Mamuju adalah rute paling dekat untuk ke Pulau Kalimantan - Sulawesi. Karena itu pengembangan Pelabuhan dan Bandara Mamuju kedepan akan menjadi prioritas dan kehadiran UPT Kemenkes yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan tidak bisa ditunda lagi.
Provinsi Sulawesi Barat terus berbenah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengembangan sector pariwisata dalam skala nasional dan internasional. Nilai jual kita banyak, diantaranya semboyan dan falsafah hidup kita yang sangat bisa diandalkan dan memiliki nilai jual tinggi. Untuk membangun, tidak hanya dari aspek infrastruktur saja tetapi juga dari sector kesehatan, misalnya kejadian penyakit dan ancaman kematian lainnya. Tidak mungkin orang luar mau datang ke Sulbar kalau di daerah kita sering terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit. Kita masih sering mendengar KLB penyakit Demam Berdarah Dengue, Diare, Thypoid, Malaria dan lain lain. Orang luar ketika akan mengunjungi suatu tempat wisata, mereka mencari tahu dulu status kesehatan daerah yang akan didatangi. Apakah daerah tersebut sedang terjangkit wabah penyakit, atau di daerah tersebut terjadi masalah kesehatan lainnya. Dengan kemajuan sistim informasi semua informasi tersebut dengan cepat bisa diakses dan sangat update.
Kita harus menjamin orang yang datang ke Sulawesi Barat, masuk dalam keadaan sehat dan pulang pun demikian dan tidak menjadi sumber penularan penyakit. Salah satu bentuk upaya memberikan keyakinan kepada dunia luar adalah kesiapsiagaan kita dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa. Karena itu Kantor Kesehatan Pelabuhan harus ada, Dinas Kesehatan harus diperkuat dan Rumah Sakit harus dikembangkan.
Diakhir sambutannya Gubernur menyampaikan bahwa Pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat mengalami peningkatan setiap tahun. Jumlah puskesmas sampai saat ini berjumlah 95 unit terdiri dari 63 unit puskesmas rawat inap dan 32 unit puskesmas non rawat inap. Jumlah rumah sakit sebanyak 10 unit, terdiri dari RS swasta 3 unit dan RS pemerintah 7 unit. Jumlah tenaga kesehatan yang tercatat tahun 2019 sebanyak 3.726 orang dari 11 jenis rumpun sumber daya manusia kesehatan.
Hasil pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Nilai IPM Provinsi Sulawesi Barat Pada Tahun 2018 yaitu 65,10.
2. Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Pada Tahun 2018 yaitu 64,58.
3. Angka kematian ibu 49 pada tahun 2018 dan 24 periode Januari-Juli 2019.
4. Angka kematian Bayi 260 pada tahun 2018 dan 169 periode Januari – Juli 2019.
5. Cakupan imunisasi campak tahun 2018, yaitu sebesar 91,5%.
6. Capaian indikator imunisasi dasar lengkap ini di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018 sebesar 84,5%.
7. Desa UCI 75,5%.
Pada kesempatan yang baik ini Gubernur mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dirjen P2P atas pembangunan gedung ini. Tentu tidak berhenti disini, masih banyak yang perlu dibenahi untuk dapat berfungsi secara optimal. Gubernur berharap agar tahun depan secara terencana pembangunan dapat dilanjutkan termasuk pembangunan sumber daya manusia.
Kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan Makassar,
Gubernur mengucapkan selamat atas adanya kantor baru di Mamuju, semoga kantor
dapat difungsikan sebagaimana mestinya. (NR)