Pelaksanaan Community Based Surveillance di Wilayah Kerja Palopo

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) merupakan barisan terdepan Kementerian Kesehatan di pintu masuk negara untuk cegah tangkal penyakit menular yang masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk keberhasilan program kesehatan, tidak dapat dilakukan oleh KKP saja, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat / komunitas, dan instansi / lembaga di Pelabuhan dan bandara. Peran aktif masyarakat dan pihak lain atau stake holder diharapkan dapat menjaga kepentingan negara dari ancaman penyakit yang berpotensi terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/PHEIC (Public Health Emergency of International Concern).

 

Upaya kewaspadaan dini terhadap penyakit berpotensi KLB di KKP dan wilayah kerjanya senantiasa dibangun untuk memastikan negara aman dari risiko penularan penyakit secara global sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu perlu juga kewaspadaan terhadap penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan dan sering muncul pada musim hujan misalnya penyakit  Demam Berdarah Dengue (DBD). Menurut tribunnews.com telah terjadi peningkatan kasus DBD yaitu  sejak awal Januari 2019 Kemenkes menerima laporan dari sejumlah daerah, ada sebanyak 11.224 yang terjangkit DBD dan 110 orang meninggal dunia. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palopo, angka kejadian DBD di Kota Palopo tahun 2016 sebanyak 363 kasus, tahun 2017 sebanyak 74 kasus dan tahun 2018 sebanyak 121 kasus.

Kegiatan community based surveillance dilaksanakan dalam upaya menggerakkan sekaligus memberdayakan masyarakat dan stake holder  dalam penemuan kasus secara dini, pelaporan/surveilans aktif yang rutin oleh masyarakat di wilayah maupun wilayah kerja KKP serta bagaimana penanggulangannya. Kegiatan ini bertujuan untuk  meningkatkan kinerja petugas KKP serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan surveilans Epidemiologi di wilayah kerja Pelabuhan Palopo Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar.

 

Peserta pertemuan sebanyak 30 orang yang berasal dari masyarakat, kader kesehatan dan stake holder terkait dengan narasumber adalah praktisi surveilans epidemiologi dari KKP kelas I Makassar dan Dinas Kesehatan Kota Palopo. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan studi kasus.

 

Pelaksanaan community based surveillance diawali dengan Arahan dari Bapak Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makssar sekaligus membuka acara community based surveillance yang intinya adalah pelaksanaan surveilans penyakit dengan melibatkan lintas sektor dan masyarakat. Setelah pembukaan dilanjutkan dengan Materi Bapak Kepala Kantor dengan judul materi Peran dan Fungsi KKP dalam rangka mengembangkan community based surveillance  di Wilayah Kerja. Materi Bapak Kepala Kantor (dr. Darmawali Handoko, M.Epid) menekankan pada konsep community based surveillance  dan penyakit-penyakit yang selalu muncul pada musim hujan mislanya Demam Berdarah Dengue. Selanjutnya materi yang dipaparkan  Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo tentang  Surveilans Penyakit Berbasis Lingkungan di Kota Palopo. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo (Dr.dr. H.M. Ishaq Iskandar, M.Kes) menjelaskan lebih lanjut tentang penyakit yang berbasis lingkungan diantaranya:  DBD, Diare,  Malaria, TBC dan ISPA.

 

Materi terakhir disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi dengan materi Surveilans Penyakit di Wilayah Kerja KKP (Dra. Aisyah Sufrie, MSc.PH). Materi ini menekankan bagaimana Lintas Sektor dan masyarakat dapat memahami mengenai aktivitas surveilans serta berperan aktif dalam menginformasikan dan melaporkan ke Poskes, Pustu, Puskesmas jika ada kejadian faktor risiko penyakit yang mungkin muncul dalam keluarga dan lingkungannya. Kesimpulan dari kegiatan community based surveillance adalah sudah ada kerjasama yang baik antara KKP Kelas I Makassar Wilker Palopo dengan lintas sektor dan lintas program Kota Palopo serta  semua pihak sudah memiliki kepedulian terhadap penyakit-penyakit berbasis lingkungan sesuai peran masing-masing