| BAGI ANDA PELAKU PERJALANAN YANG DATANG DARI NEGARA TERJANGKIT (MERS-COV, ZIKA, DLL) AGAR MELAPOR KE KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DI BANDARA DAN PELABUHAN TERDEKAT | | PENDAFTARAN PELAYANAN VAKSINASI HANYA DENGAN SISTEM ONLINE MELALUI kespel.kemkes.go.id | | KELENGKAPAN BERKAS DAN PERSYARATAN MCU SILAHKAN LIHAT PADA MENU LAYANAN | | PELANGGAN YANG TERHORMAT, MOHON MAAF ATAS KETIDAKNYAMAN ANDA, DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM BEBAS PUNGLI, KAMI MENERAPKAN SISTEM PEMBAYARAN ONLINE DI BANK ATAU KANTOR POS | | BAGI ANDA PELAKU PERJALANAN KE ARAB SAUDI, PASTIKAN ANDA TELAH DIVAKSIN MENINGITIS DAN MEMILIKI BUKU ICV ( International Certificate of Vaccination ) | | BAGI ANDA PELAKU PERJALANAN YANG DATANG DARI NEGARA TERJANGKIT (MERS-COV, ZIKA, DLL) AGAR MELAPOR KE KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DI BANDARA DAN PELABUHAN TERDEKAT | | PENDAFTARAN PELAYANAN VAKSINASI HANYA DENGAN SISTEM ONLINE MELALUI kespel.kemkes.go.id | | KELENGKAPAN BERKAS DAN PERSYARATAN MCU SILAHKAN LIHAT PADA MENU LAYANAN | | PELANGGAN YANG TERHORMAT, MOHON MAAF ATAS KETIDAKNYAMAN ANDA, DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM BEBAS PUNGLI, KAMI MENERAPKAN SISTEM PEMBAYARAN ONLINE DI BANK ATAU KANTOR POS | | BAGI ANDA PELAKU PERJALANAN KE ARAB SAUDI, PASTIKAN ANDA TELAH DIVAKSIN MENINGITIS DAN MEMILIKI BUKU ICV ( International Certificate of Vaccination ) |

PROFIL

KKP MAKASSAR


Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.: 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, disebutkan bahwa KKP terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pengendalian Karantina dan Survailans Epidemiologi, Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan, Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Fungsional dan Instalasi.

Wilayah kewenangan KKP Kelas I Makassar terdiri dari KKP Induk di Pelabuhan Makassar dan 9 wilayah kerja yang tersebar di 2 (dua) provinsi yaitu Sulawesi selatan dan Sulawesi Barat. Wilker yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Khusus Biringkassi, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Awerange, Pelabuhan Bajoe, Pelabuhan Palopo dan Pelabuhan Malili. Wilayah kerja di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Pelabuhan Belang-Belang dan Bandara Tampa Padang.



A.     Tugas Pokok dan Fungsi


        1.   Tugas Pokok

  Pencegahan masuk dan keluarnya penyakit menular, penyakit potensial wabah, pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali,        survailans epidemiologi, kekarantinaan, pengawasan OMKABA, pelayanan kesehatan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara

2.   Fungsi

a.   Pelaksanaan kekarantinaan

b.   Pelaksanaan pelayanan kesehatan

c.   Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara

d.   Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali,

e.   Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia

f.    Pelaksanaan sentra/simpul jejaring SE sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional

g.   Pelaksanaan, fasilitas dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk

h.   Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara

i.    Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan OMKABA eksport dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA import

j.    Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya

k.   Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara

l.    Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara

m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara

n.   Pelaksanaan kajian kekarantianaan, pengendalian risiko lingkungan dan survailans kesehatan pelabuhan

o.   Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara

p.  Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP



    B.     Struktur Organisasi


Pada tahun 2018 salah seorang pejabat struktural telah memasuki masa akhir jabatan yakni Kepala Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan, H. Anas, SKM, M.Kes tepatnya pada tanggal 24 Mei 2018. Posisi sebagai Kabid PRL digantikan sementara oleh Kepala Sub Bagian Program dan Laporan, Yusrianto, SKM selaku Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan.

Kepala Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah, dr. Hj. Juniarty Naim mengikuti program tugas belajar pada tahun 2018 di Universitas Hasanuddin Makassar sehingga jabatan beliau digantikan sementara oleh dr. A. Lukman Hakim Amin selaku Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah.

Pada tanggal 28 Desember 2017, Kepala Seksi Pengendalian Vektor Dan Binatang Penular Penyakit, Sarli, S.Sos, M.Si dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar dan digantikan oleh Amran, SKM, M.Kes, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan di BTKLPP Kelas I Makassar.

Posisi Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit KKP Kelas I Makassar sejak awal tahun 2018 telah ditempati oleh Amran, SKM, M.Kes.

Perubahan jabatan dalam struktur organisasi juga terjadi pada Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi, berdasarkan SK Menteri Kesehatan Nomor : KP.03.03/IV/566/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kemenkes RI, Kepala Seksi Pengendalian Karantina, Nurdin, SKM dan Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi, Hj. Sukarni, SKM, M.Kes bertukar jabatan.

Dalam struktur organisasi terdapat Instalasi yang dimaksudkan guna mendukung program yang dilakukan oleh KKP Kelas I Makassar. Menindaklanjuti hasil kesepakatan pertemuan pengisian aplikasi ABK Online UPT di lingkungan Ditjen P2P tanggal 27 dan 28 November 2017 dimana salah satu kesepakatannya adalah untuk mengirimkan usulan instalasi, maka KKP Kelas I Makassar mengusulkan instalasi sesuai dengan Surat Kepala KKP Kelas I Makassar Nomor OT.03.02/1.2/4778/2017 tanggal 4 Desember 2017 yakni sebanyak 23 instalasi. Belum ada tindak lanjut dari usulan tahun 2017 tersebut hingga penyusunan Laporan Tahunan ini dibuat. Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar tahun 2018 lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2018



C.     Visi dan Misi

1.   Visi:    

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar yang Tangguh dan Prima Dalam Cegah Tangkal Faktor Risiko untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan di Pintu Gerbang Negara”

2.   Misi:   

Untuk terciptanya visi tersebut, dirumuskan misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar antara lain:

a.   Melindungi kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan dan bandara melalui pelaksanaan cegah tangkal penyakit Karantina, penyakit menular dan PHEIC.

b.   Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan dan bandara melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani.

c.   Mencegah timbulnya penyakit melalui penyelenggaraan pengendalian risiko lingkungan.

d.  Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di wilayah kerja KKP Kelas I Makassar