| Selamat datang di zona integritas KKP Kelas I Makassar | | Wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani | | Dilarang memberikan suap / gratifikasi dalam bentuk apapun | | Laporkan bila ada permintaan gratifikasi melalui menu WBS pada website ini | | Untuk kemudahan tentang informasi pelayanan KKP Makassar anda dapat mengakses pada menu SIMPEL-TA pada website ini atau whatsapp chatbot di link ini https://wa.link/dkf0b7 | | Selamat datang di zona integritas KKP Kelas I Makassar | | Wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani | | Dilarang memberikan suap / gratifikasi dalam bentuk apapun | | Laporkan bila ada permintaan gratifikasi melalui menu WBS pada website ini | | Untuk kemudahan tentang informasi pelayanan KKP Makassar anda dapat mengakses pada menu SIMPEL-TA pada website ini atau whatsapp chatbot di link ini https://wa.link/dkf0b7 |

PROFIL

KKP MAKASSAR


Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.: 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, disebutkan bahwa KKP terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pengendalian Karantina dan Survailans Epidemiologi, Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan, Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Fungsional dan Instalasi.

Wilayah kewenangan KKP Kelas I Makassar terdiri dari KKP Induk di Pelabuhan Makassar dan 9 wilayah kerja yang tersebar di 2 (dua) provinsi yaitu Sulawesi selatan dan Sulawesi Barat. Wilker yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Khusus Biringkassi, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Awerange, Pelabuhan Bajoe, Pelabuhan Palopo dan Pelabuhan Malili. Wilayah kerja di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Pelabuhan Belang-Belang dan Bandara Tampa Padang.



A.     Tugas Pokok dan Fungsi


        1.   Tugas Pokok

Pencegahan masuk dan keluarnya penyakit menular, penyakit potensial wabah, pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali,         survailans epidemiologi, kekarantinaan, pengawasan OMKABA, pelayanan kesehatan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara

2.   Fungsi

a.   Pelaksanaan kekarantinaan

b.   Pelaksanaan pelayanan kesehatan

c.   Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara

d.   Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali,

e.   Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia

f.    Pelaksanaan sentra/simpul jejaring SE sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional

g. Pelaksanaan, fasilitas dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk

h.   Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara

i.    Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan OMKABA eksport dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA import

j.    Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya

k.   Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara

l.    Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara

m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara

n.   Pelaksanaan kajian kekarantianaan, pengendalian risiko lingkungan dan survailans kesehatan pelabuhan

o.   Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara

p.  Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP



    B.     Struktur Organisasi


Struktur organisasi dan tata kerja KKP Kelas I Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011; tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar terdiri atas :

Pada Bulan November 2020, Kepala KKP Kelas I Makassar, dr. Darmawali Handoko, M.Epid dilantik menjadi Kepala KKP Kelas I Soekarno Hatta. Jabatan Kepala KKP Kelas I Makassar dijabat oleh Plt. dr. Muh. Haskar Hasan, M.Kes sejak 20 November 2020 sampai sekarang sesuai Surat Perintah Menteri Kesehatan Letjen TNI (Pur.) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) RI Nomor : KP.03.04/MENKES/ 1747/202

Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar tahun 2020 lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar I.1 berikut. 




Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2021


C.     Visi dan Misi

Program P2P mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui upaya preventif dan promotif.

KKP Kelas I Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kesehatan yang dibawahi dan bertanggung jawab kepada Ditjen P2P tentunya mendukung dan turut berkontribusi dalam pencapaian program P2P dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi KKP dalam upaya preventif dan promotif di wilayah Pelabuhan dan Bandara yang menjadi wilayah kerja KKP Makassar.

Dalam Rencana Aksi Program PP dan PL 2015 - 2019 tidak ada visi dan misi Direktorat Jenderal. Rencana Aksi Program PP dan PL mendukung pelaksanaan Renstra Kemenkes yang melaksanakan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1.      Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2.      Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3.      Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4.      Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5.      Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6.      Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta

7.      Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

a.      Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

b.      Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

c.       Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

d.      Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

e.      Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

f.        Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

g.      Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

h.      Melakukan revolusi karakter bangsa.

i.        Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.